Satu
abad yang lalu (1910), pada konferensi kedua perempuan sosialis sedunia
di kota Kopenhagen, seorang aktivis gerakan perempuan dan tokoh
sosialis berkebangsaan Jerman bernama Clara Zetkin menentang sikap
separatis dari gerakan perempuan suffragist (menuntut hak pilih dalam
pemilihan umum).
Partai
Sosialis Amerika Serikat mengusulkan hari terakhir bulan Februari
dijadikan hari demonstrasi untuk persamaan hak politik (hak untuk
memilih dalam pemilihan umum) kaum perempuan. Clara Zetkin kemudian
mengajukan usul untuk menginternasionalkan eksperimen Amerika dan
mencetuskan ide bahwa setiap tahun dunia harus merayakan Hari Perempuan.
Pada
tahun 1913 yang masih dalam suasana Perang Dunia Pertama, tanggal 8
Maret ditetapkan sebagai perayaan Hari Perempuan. Sampai saat ini,
tanggal tersebut konsisten diperingati sebagai Hari Perempuan
Internasional.
Berbicara
tentang cerita perempuan Indonesia, penulis teringat dengan mahakarya
Pramoediya Ananta Toer yang berjudul ”Boemi Manusia”. Meskipun fiktif,
Pramoediya dengan apik menuturkan kisah seorang perempuan Indonesia
dalam profil perempuan pribumi bernama Sanikem. Tokoh ini adalah simbol
perempuan yang mengalami marjinalisasi dalam bentuk tidak dipunyainya
hak bicara untuk menentukan nasibnya sendiri.
Ayah
Sanikem, Sastrotomo, adalah juru tulis desa yang bercita-cita menjadi
seorang juru bayar pabrik gula (jabatan terhormat bagi pribumi desa saat
itu). Untuk meraih cita-cita tersebut, Sastrotomo tidak segan melakukan
cara tercela, salah satunya dengan ”menjual” Sanikem kepada
administratur pabrik gula yang Belanda itu.
Sanikem kemudian menjadi istri tidak sah dan tidak berdaya di bawah laki-laki Belanda, dan dikenal sebagai Nyai Ontosoroh.
Dari
kisah cerita Pramoediya tersebut, kita tentunya tidak berharap terjadi
pada perempuan saat ini. Biarlah kisah perlakuan buruk terhadap
perempuan sebagaimana cerita tersebut itu menjadi cerita kelam bagi
perempuan pada masa lalu.
Perempuan
Indonesia ke depan saatnya harus menunjukkan kemampuannya, terutama
dalam memperjuangkan hak bicara untuk menentukan nasibnya sendiri
sebagai perjuangan atas hak dasar manusia, termasuk dalam hak
politiknya.
Dunia
politik saat ini diramaikan dengan fenomena tampilnya perempuan
istri-istri kepala daerah yang habis masa jabatannya untuk menjadi calon
kepala daerah (Kompas, 6 Maret 2010). Tahun 2010, tidak sedikit para
istri kepala daerah berkuasa (incumbent) mencoba peruntungan di arena
pemilihan kepala daerah (pilkada).
Di
Daerah Istimewa Yogyakarta, istri Bupati Bantul Sri Suryawidati (56)
ikut bertarung juga. Sri yang lebih percaya diri dipanggil Ida dengan
embel-embel nama suaminya, Idham Samawi, mendaftar ke Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Bantul. Bahkan di Kediri, kedua istri bupati ikut berebut
kursi bupati Kediri periode 2010-2015. Mereka adalah Haryanti dan
Nurlaila. Haryanti adalah istri sah dari Bupati Kediri Sutrisno. Dengan
statusnya ini, Haryanti lebih beruntung daripada Nurlaila. Bahkan,
Sutrisno sendiri dikabarkan lebih mendukung Haryanti. Di tingkat
provinsi, nama Aida Zulaikha Ismeth, istri Gubernur Provinsi Kepulauan
Riau (Kepri) Ismeth Abdullah yang kini berada dalam tahanan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), juga sudah mendeklarasikan diri sebagai
calon gubernur Kepri.
Kebangkitan perempuan?
Selain
itu, juga banyak kalangan perempuan yang bukan istri kepala daerah juga
sudah menyiapkan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah, seperti
di Surabaya ada Tri Rismaharini, di Ngawi ada Ratih Sanggarwati, dan ada
bupati perempuan incumbent yang juga akan tetap berkompetisi sebagai
calon kepala daerah, seperti Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari.
Pertanyaannya,
apakah fenomena ini merupakan gambaran kebangkitan politik perempuan?
Ataukah ini hanya menempatkan perempuan sebagai tameng elite yang ingin
mempertahankan kekuasaan, dan bukan pada kapabilitas dan kualitasnya
yang diperhitungkan?
Terlepas
jawaban mana yang benar, tetapi bagi penulis ini merupakan tantangan
bagiperempuan. Kaum Perempuan harus mampu membuktikan bahwa jangan
sampai perempuan tidak dipilih karena keperempuanannya, sebagaimana kata
Marina Mahathir, most women are not elected because they are women.
Sehingga kemudian perempuan untuk terpilih harus mendompleng popularitas
dari suaminya selama menjadi kepala daerah.
Perempuan
sudah saatnya untuk menunjukkan bahwa mereka layak dipilih karena zaman
menghendaki individu dengan kecakapan yang hari ini lebih dimiliki
banyak perempuan, yaitu kemampuan memanajemeni secara win-win dan bukan
win-and- loose. Berbagai penelitian juga menyebutkan, perempuan mendapat
nilai lebih tinggi dari segi penilaian kerja dibandingkan dengan lelaki
karena perempuan pemimpin selalu lebih cenderung untuk bertingkah laku
secara demokratik dan mengambil bagian di mana mereka lebih menghormati
dan prihatin terhadap pekerjanya atau bawahannya dan berbagi ”kekuasaan”
serta perasaan dengan orang lain(Schermerhorn, 1999).
Perempuan
juga selalu lebih mementingkan hubungan interpersonal, komunikasi,
motivasi pekerja, berorientasi tugas, dan bersikap lebih demokratis
dibanding lelaki yang lebih mementingkan aspek perancangan strategik dan
analisa (Sharpe, 2000). Ramalan John Naisbitt dalam Megatrens for women
menyebutkan, perempuan yang akan memperoleh peluang lebih besar tatkala
masyarakat menjadi demokratis dan dengan meningkatnya kepemerintahan
yang baik.
Untuk
itu, momen peringatan Hari Perempuan Internasional saat ini harus
menjadi lecutan bagi perempuan untuk menunjukkan bahwa perempuan layak
dipilih bukan karena perempuannya, tetapi karena organisasi, masyarakat,
zaman, dan peradaban memerlukannya secara kecakapan profesional dan
secara kealamiahan yang dibawanya. Semoga ini bisa dibuktikan, dan
selamat Hari Perempuan Internasional.
0 komentar:
Post a Comment